Latest News

Featured
Featured

Gallery

Technology

Video

Games

Recent Posts

Selasa, 19 Januari 2021

Suku Tionghoa Adalah Pribumi Asli Indonesia


Suku Tionghoa Adalah Pribumi Asli Indonesia
Ditulis oleh : Maxixe Mantofa

Kebiasaan saya yang senang menulis tatkala berada di atas pesawat maupun saat ada di dalam mode transportasi lain yang “memaksa” saya untuk duduk manis, kali ini terpikirkan pula untuk menulis terutama bagi teman-teman yang satu suku dengan saya dan senasib sejak kecil selalu di “Cino-Cino kan” di masyarakat.

Di kereta Shinkansen super cepat dengan kode nama Hikari 531 dari Tokyo ke Osaka yang akan ditempuh dalam waktu 3 jam, terlalu sayang untuk disia-siakan.  Muncul di dalam benak saya untuk menegaskan kepada teman-teman sesama suku Tionghoa di Indonesia bahwa kita ini PRIBUMI ASLI INDONESIA....  Titik, tanpa koma dan tanpa argumentasi serta keminderan dalam diri kita.  Kita ini bagian asli dari pada Nusantara yang kita cintai.  Kita harus berani melawan ide maupun perkataan yang menyudutkan kita sebagai Tionghoa Indonesia seolah-olah kita ini pendatang atau tamu di negeri sendiri.  Jangan sekali-kali merasa demikian dan meng-amin-kan perkataan mereka-mereka yang menodai kita dengan perkataan bodoh mereka.

Karena itulah, kita harus sadar akan pentingnya ilmu sejarah dalam hidup kita dan dalam kehidupan anak cucu kita di Tanah Air tercinta ini.  Indonesia itu tidak pernah ada sebelum tanggal 17 Agustus 1945, yang ada hanyalah kerajaan-kerajaan di Nusantara yang sudah tidak lagi punya pengaruh besar setelah runtuhnya kejayaan Majapahit.  Suku Tionghoa sudah menjadi bagian dari pada Nusantara ratusan tahun sebelum Naskah Proklamasi dibacakan oleh kedua Proklamator kita.  

Sewaktu Jepang merasa kekalahan perang atas mereka tidak terelakkan lagi, dan dibentuklah oleh mereka BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ada 4(empat) suku Tionghoa yang mewakili peranakan Cina selain dari pada wakil-wakil suku lain-lain dan wakil peranakan Belanda serta Arab.  Salah satu dari ke-empat suku Tionghoa tersebut adalah Oey Tjong Hauw, putera dari konglomerat Nusantara saat itu, Oey Tiong Ham, yang salah satu cicitnya saya kenal secara pribadi.

Salah satu suku Cina yang berperan besar atas dukungannya supaya negara baru yang akan dibentuk harus berbentuk Republik dan harus ada hukum yang menjamin warga negaranya kemerdekaan dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang kemudian dicetuskan untuk masuk ke dalam Pasal 28 dalam UUD’1945, adalah Tan Eng Hoa, selain Tionghoa lain yg bernama Yap Tjwan Bing yang turut merumuskan Pancasila dan ikut serta mengesahkan UUD’1945.  Bisa dibayangkan apa jadinya tanpa beliau-beliau apabila sila pertama kata “KeTUHANan” tidak tertulis demikian, namun ditulis dengan konsep lain? Bukannya itu berarti akan menaruh agama-agama yang lain di bawah satu agama yang dianggap lebih superior dari pada yang lain? Maka akan mubazirlah konsep Pancasila.  Mereka-mereka jugalah yang berjasa dalam aksi mempersatukan kemajemukan di Indonesia ini, terbukti dengan catatan-catatan dalam arsip Seketariat Negara yang terekam detail jejak “pertarungan” mereka hingga tercapai titik tersebut.

Sekedar turut berpartisipasi dalam penyediaan sarana bagi calon-calon pemimpin Republik yang baru akan dilahirkan, pastinya adalah sebuah perbuatan yang layak untuk dihukum yang seberat-beratnya oleh penjajah waktu itu, namun justru ada manusia yang berani  merelakan rumahnya di Rengasdengklok, untuk dipakai oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 dalam kepentingan penyusunan Teks Proklamasi.  Manusia ini tak lain adalah seorang “Cino” dengan nama Djiauw Kie Siong, yang awalnya direncanakan pembacaan Proklamasi oleh Proklamator yang sedianya akan dibacakan di rumah beliau.

Dalam Kongres Sumpah Pemuda II, suku Tionghoa turut menjadi peserta, menyediakan tempat dan memuat serta merekam cikal bakal lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya.  Sie Kong Liong pemilik rumah di Jl. Kramat Raya 106, Jakarta, yang sekarang telah menjadi Museum Sumpah Pemuda.  Kwee Thiam Hong adalah juga salah satu “Cino” yang bergabung dalam Kongres Sumpah Pemuda II.  Surat kabar Melayu-Tionghoa, Sin Po, dengan pimpinan redaksi seorang “Cino” bernama Kwee Kek Beng, yang pertama kalinya di seluruh Nusantara yang memuat lagu dan notasi Indonesia Raya pada edisi surat kabar mereka tanggal 10 November 1928.

Masih banyak lagi “Cino-Cino” yang berjuang demi terwujudnya Negara Republik Indonesia di Nusantara ini, yang mana salah satunya adalah Liem Koen Hian, pemimpin koran Sin Tit Po, yang berjuang gigih melawan arogansi Belanda terhadap wartawan-wartawan dari suku-suku yang ada di Nusantara termasuk terhadap wartawan suku Cina waktu itu.  Lie Eng Hok yang memprakarsai pemberontakan melawan Belanda di tahun 1926, yang kemudian di tahun 1959 dinobatkan sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan.  Belum lagi seorang nama besar Laksamana Muda (purn) John Lie Tjeng Tjoan, atau yang terkenal dengan sebutan John Lie, yang tidak diragukan lagi atas jasa-jasa beliau membantu menghantarkan Indonesia yang merdeka dengan resiko kehilangan nyawanya sendiri.  Sie Kien Lien, anak pengusaha mapan, seorang pejuang tentara pelajar yang wafat karena berondongan peluru Belanda atasnya, yang begitu saja terlupakan. Yap Tjwan Bing, Letkol (purn) Ong Tjong Bing, Tan Ping Djiang, Tan Bun Yin, Oei Hok San, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin ditulis satu per-satu akan aksi heroik mereka dalam membela Nusantara hingga menjadi Republik Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul seorang suku Tionghoa bernama Soe Hok Gie, yang berani menentang Soekarno karena kedekatannya dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) serta mengkritik kediktatoran Presiden Soeharto dengan Orde Barunya.  Soe Hok Gie adalah pula seorang pendiri dari organisasi mahasiswa Mapala UI.

Beberapa menteri-menteri yang berjuang untuk kepentingan rakyat pada awal berdirinya NKRI, sebut saja salah satu menteri “Cino” seperti Siauw Giok Tjhan, yang menelurkan banyak konsep kebersihan dan anti korupsi, anti menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, yang patut diacungi jempol.

Dalam bidang olah raga tidak diragukan lagi pembelaan sinyo-sinyo dan nonik-nonik “Cino” dengan nama-nama besar seperti Thio Ging Hwie sebagai atlet angkat besi di Olympiade XV Helsinski, dari Tan Liong Hauw, Thio Him Chang, hingga Kwee Kiat Sek, yang mendapatkan Satya Lencana dari Presiden Soekarno.  Pastinya semua tahu bagaimana Ferry Sonnevil, Tan Joe Hok, Njo Kiem
Bie, Tan King Gwan, Eddy Jusuf, Ang Tjin Siang, Rudi Hartono, Liem Swie King, Alan Budikusuma, Susi Susanti, yang turut membangun fondasi perbulu-tangkisan Indonesia di kiprah internasional.  Tidak pernah mereka bangga akan suku mereka dan membela negara nenek moyang mereka, namun justru bangga dan menangis haru akan ke-Indonesia-an mereka sewaktu menumbangkan lawan mereka di arena pertandingan dunia dan sewaktu lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Belum lagi sumber-sumber yang mengatakan bahwa sebagian dari Wali Songo adalah suku Tionghoa, terlepas benar atau tidaknya, bukan ranah saya untuk membahas, namun saya percaya bahwa kehadiran suku Tionghoa pemeluk agama Islam di Nusantara yang turut mewarnai konsep Islam Nusantara di Republik Indonesia ini bukanlah fenomena baru, namun sudah dimulai sejak ber-abad-abad lalu.

Sebagai suku Tionghoa yang sudah mendarah-daging menjadi Warga Negara Indonesia, dimana kakek buyut kita sudah ada sebelum Republik Indonesia didirikan, pantaslah akan marah apabila kami dianggap sebagai pendatang, sebagai warga negara kelas dua, sebagai “Cino”.  Kita suku Tionghoa haruslah turut berpartisipasi dalam pembangunan Bangsa dan Negara kita bukan hanya dalam sisi bisnis saja, namun harus turut mewarnai sisi politik, sisi agama, sisi nasionalisme, sisi sosial, sisi pertahanan bangsa, sisi pemerintahan dan seluruh aspek kebangsaan dan kenegaraan lainnya.  Kita tidak boleh berasumsi bahwa porsi kita hanya dalam bidang bisnis seperti doktrin secara tidak langsung saat jaman Orde Baru.  Kita memiliki peluang lebih dari pada itu, memiliki hak lebih dari pada itu, namun juga memiliki tanggung jawab lebih daripada yang kita bayangkan.  Kita suku Tionghoa, adalah PRIBUMI INDONESIA, yang sejajar dengan seluruh suku-suku pribumi lain yang ada di NKRI.

Saya “Cino” Indonesia, suku anak bangsa asli Indonesia, yang mencintai Indonesia sebagai Tanah Air sejak lahir.

Jangan pernah lagi meragukan Tionghoa Indonesia, tolong jangan lagi meragukan kita.

Jam menunjukkan pukul 22:15 sewaktu  Shinkansen tiba di Shin-Osaka, waktunya saya berhenti menulis dan turun dari kereta serta berjalan menuju penginapan.  Oyasuminasai (sugeng tilem). 

Salam Indonesia Raya...  Salam Restorasi.
Semoga Kita semua sehat selalu Lahir Bathin.Saling menghargai. TANPA DISKRIMISASI.BEDA2,TANPA PERMUSUHAN,IRI,DENGKI.DEMI INDONESIA YG LBH BAIK & MAJUUUUUU🇲🇨🙏👍
Tanggal      : 28 Desember 2019

KOTA HINDU TERKUBUR DI JAWA TENGAH

 

KOTA HINDU TERKUBUR DI JAWA TENGAH
Sebuah kota kuno bercorak Hindu pelan-pelan terbuka kembali di Jawa Tengah.

Runtuhan kota Hindu kuno yang terkubur di Jawa Tengah yang dikenal dengan SITUS LIYANGAN tidak lain adalah kota pemuja Hyang Siwa yang terbukti dengan temuan berbagai bentuk peninggalan bangunan suci pemujaan pada Hyang Siwa.

Situs Purbakala Liyangan adalah kompleks kepurbakalaan (peninggalan arkeologi) kawasan pemukiman yang mencakup belasan hektar sisa-sisa bangunan (candi, rumah), jalan, sawah/ladang, serta berbagai artefak yang berlokasi di Dusun Liyangan, Desa Purbasari, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah.

Ditemukan secara tidak sengaja oleh para penambang pasir.

Situs Liyangan awalnya adalah lokasi tempat penggalian pasir oleh masyarakat, namun sejakada penemuan peninggalan purbakala di berhentikan dari areal situs yang di tentukan, perkiraan hingga tahun 2020 memiliki cakupan luasan kurang lebih 4 hektare (juga mencakup desa tetangga, Tegalrejo) dan mungkin akan meluas, terletak di lereng timur Gunung Sindoro, berjarak kurang lebih 20 kilometer arah barat laut dari pusat kota Temanggung, searah dengan kompleks Umbul Jumprit.

Luasan situs masih terus berkembang. 

Meskipun laporan penemuan artefak di sini telah ada sebelumnya, secara resmi penemuan situs ini diumumkan pada tahun 2008. Penggalian arkeologi dilakukan setelah kegiatan penambangan pasir di tapak tersebut melaporkan penemuan struktur bangunan.

Penemuan pertama berupa talud, yoni, arca, dan batu-batu candi. Penemuan selanjutnya sebuah bangunan candi yang tinggal bagian kaki dan di atasnya terdapat sebuah yoni yang unik (memiliki tiga lubang). Candi ini dinamakan candi Liyangan.

Penelitian dan penggalian lebih lanjut dilakukan Balai Arkeologi Yogyakarta pada 2010 dan 2011 menyimpulkan bahwa situs tersebut bukan merupakan candi besar tetapi sebuah perdusunan dari masa MATARAM KUNO.

Karena luasan makin membesar ketika diteliti, maka muncul kemudian pendapat dan dugaan ini adalah sebuah pusat pemujaan kota kuno Hindu. 

Berdasar gambaran hasil survei penjajakan, Balai Arkeologi Yogyakarta menyimpulkan bahwa Situs Liyangan merupakan situs dengan karakter kompleks, yang mengindikasi sebagai situs permukiman, situs ritual, sekaligus situs pertanian. 

Situs Liyangan memiliki kekhasan yang tidak ditemukan pada situs temuan lainnya dari masa Hindu di Jawa: di situs ini ditemukan sisa-sisa kayu dan bijian serealia (gabah) yang hangus.

Penemuan pertama pada tahun 2008 mengungkapkan adanya talud, yoni, arca, dan batu-batu candi di situs itu. Selanjutnya, ditemukan pula bangunan candi yang tinggal bagian kakinya saja. Di atas kaki candi itu, ditemukan sebuah yoni yang memiliki bentuk unik. (Memiliki Tiga Lubang).

Setelah Balai Arkeologi Jawa Tengah dan DIY melakukan penelitian di sana, terungkaplah bahwa tempat itu dulunya merupakan bekas pemukiman kuno yang telah berusia 1.000 tahun, hingga akhirnya tempat itu terkubur oleh muntahan lahar Gunung Sundoro yang meletus besar pada abad ke-11. 

Situs Liyangan merupakan tempat peninggalan kuno yang terlengkap.

Selain batu-batuan candi, di sana ternyata juga ditemukan peninggalan lain seperti sisa bangunan tempat peribadatan, potongan bangunan sisa tempat tinggal, dan benda perkakas rumah tangga.

Situs Liyangan menjadi sangat menarik karena komponennya banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah adanya bekas prasarana jalan. Itu baru ditemukan di Liyangan dan sebelumnya di situs Ratu Boko. Tapi yang di situs Ratu Boko itu tidak sebaik yang ada di Liyangan.

Selain bekas pemukiman, di tempat itu juga ditemukan bekas lahan pertanian kuno. Temuan itu didasarkan pada jejak-jejak yang ditemukan meliputi bentuk lahan, sistem pangairan, peralatan pertanian, dan temuan temuan tumbuhan dan bahan panganan dalam bentuk arang.

Selain itu di sana juga ada YONI PIPIH BUNDAR  berdiameter 2 meter yang berperan sebagai jantung pertanian kuno karena berada di tempat yang paling tinggi.

Yoni ini juga diduga sebagai pusat tempat upacara sebelum bertani.

Temuan yang diperkirakan pedusunan dan juga berkembang pendapat sebagai kota kuno Hindu di Jawa Tengah ini bisa dikatakan temuan dan pekerjaan terbesar dunia arkeologi Indonesia. 

Ribuan hektar kaki gunung di sekitar Situs Liyangan ini masih mengandung pertanyaan apakah kota dan pedusunan di sekitar
 senasib Liyangan yang terkubur?

Senin, 11 Januari 2021

Intoleransi dalam Demokrasi Kebangsaan*

*Intoleransi dalam Demokrasi Kebangsaan*
Belum lama berselang, dan hampir tak terasa, Tahun 2020 baru saja berlalu dengan beragam kisah kenangan dan seribu satu suka duka yang menyayat hati,  karena Pandemi Covid-19.


Pasalnya,  hampir setahun penuh tanpa jeda,  bahkan sampai saat ini memasuki Tahun 2021, umat manusia di berbagai belahan dunia ini,  tak terkecuali warga masyarakat bangsa Indonesia telah mengalami suatu paradoks kehidupan yang disebut sebagai  Normal Baru,  yang sebetulnya merupakan suatu tatanan kehidupan yang tidak normal.

*Betapa tidak,  atas situasi pandemi ini,  maka semua segi dan sub kultur kehidupan umat manusia mengalami goncangan* perubahan secara sosial ekonomi  dan sosial budaya dengan muatan politisasi situasi oleh para politisi oportunis,  dan  rasanya kita seperti sedang berada di planet lain,  karena semua  irama kehidupan sedang  berada dalam situasi yang  tidak normal dan tak menentu.

Meski melewati jalan *terjal di tepi jurang kehidupan  sosial ekonomi dan kesehatan yang amat mencekam karena bahaya Pandemi Covid -19*, tetapi jalan itu dilalui dengan beragam risiko, tanpa gejolak sosial politik yang berarti  dan signifikan.

Ini disebabkan karena bangsa Indonesia memiliki Empat Komitmen Kebangsaan yang  telah  menjadi semacam base line dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu,  Pancasila,  UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. (*lanjutkan artikel kreeen berikut di bawah ini ...* 💪😃👭👪👇 )
https://www.infotangsel.co.id/2021/01/intoleransi-dalam-demokrasi-kebangsaan_11.html
Meskipun demikian,  dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Falsafah Negara Pancasila  dengan menganut  Sistem Politik dan  Pemerintahan yang mengacu  kepada Nilai Demokrasi, kerap kali hal itu justru  menjadi bumerang bagi Sistem Demokrasi itu sendiri.

Dikatakan demikian,  karena demi Demokrasi, maka di dalam dirinya an sich berkembang biak secara leluasa, tidak hanya Virus Corona,  tetapi ada Varian Virus lain yang jauh lebih berbahaya yaitu Intoleransi,  Radikalisme dan Terorisme. Ketiga Virus ini adalah saudara sepupu,  yang merupakan  muatan Three In One di dalam satu Sistem Demokrasi Kebangsaan yang  sedang terjadi di Tanah Air.

Intoleransi dan Kemunduran Demokrasi
Dinamika  dan perkembangan iklim Politik dan Demokrasi  di negeri ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal,  terutama terkait dengan Residu Perubahan Politik Pasca Reformasi di Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu,  maka sebagaimana yang  disinyalir oleh Burhanuddin Muhtadi (2018)  bahwa,  dalam dua dasawarsa masa reformasi ini, kehidupan berdemokrasi di Indonesia,  tampak belum sepenuhnya mengalami peningkatan kualitasnya secara signifikan.

Hal yang terjadi justru sebaliknya, dimana demokrasi mengalami kemunduran. Dan paling tidak, terdapat dua masalah yang dinilai berkontribusi pada kemunduran Demokrasi di Indonesia,  yaitu Korupsi dan Intoleransi.

Hal inilah  yang melatarbelakangi LSI (Lembaga Survey Indonesia)  melakukan Survei Nasional mengenai tren persepsi publik tentang Demokrasi, Korupsi, dan Intoleransi.

Dilaporkan  bahwa,  survei dilakukan selama 1-7 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.520 responden Muslim dan non-Muslim. Hasil survei memperlihatkan bahwa, salah satu penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia adalah "Kebebasan Sipil" sebagai derivasi dari Pemberlakuan Sistem  Demokrasi itu sendiri.

Terkait  dengan hal itu,  maka ukurannya adalah bahwa,  apapun latar belakang agama, sosial, dan etnik, setiap orang  mestinya mendapat peluang yang sama untuk menjadi pejabat publik atau menjalankan hak beribadah, berkeyakinan, dan berekspresi sesuai dengan Ajaran Agama  dan Kepercayaannya itu.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa, secara teknis,  ada enam pertanyaan yang diajukan, dimana empat pertanyaan terkait dengan Intoleransi Politik,  dan dua lainnya mengenai Intoleransi Religius dan Kultural.

Pertanyaan terkait dengan Intoleransi Politik kepada responden Muslim di antaranya adalah apakah Anda keberatan atau tidak keberatan,  jika non-Muslim menjadi Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada responden non-Muslim.

Sedangkan pertanyaan terkait Intoleransi Religius  misalnya soal izin mendirikan rumah ibadah bagi Muslim atau non-Muslim serta Perayaan Keagamaan di sekitar tempat tinggal Anda.

Atas hasil survei tersebut dilaporkan bahwa,  mayoritas Warga Muslim (54 persen) tidak keberatan jika orang non-Muslim mengadakan acara keagamaan di daerah sekitarnya. Tetapi sebagian besar Warga Muslim (52 persen) keberatan kalau orang non-Muslim membangun Rumah Ibadah di sekitar tempat tinggalnya.

Demikian  juga dijelaskan bahwa, 52 persen Warga Muslim juga keberatan jika orang non-Muslim menjadi Wali Kota, Bupati, atau Gubernur. Sebanyak 55 persen Warga Muslim juga keberatan jika orang non-Muslim menjadi Wakil Presiden. Penolakan makin besar ketika jabatan yang ditanyakan adalah Presiden, di mana 59 persen Warga Muslim keberatan bila non-Muslim menjadi Presiden.


Sebaliknya, dinarasikan juga bahwa,  mayoritas warga non-Muslim (84 persen) tidak keberatan jika orang Muslim mengadakan acara keagamaan di daerah sekitarnya,  70 persen tidak keberatan bila warga Muslim membangun tempat ibadah, di sekitar tempat tinggalnya, dan 78 persen tidak menolak kalau orang Muslim menjadi Wali Kota, Bupati, atau Gubernur, dan 86 persen warga non-Muslim tidak keberatan jika orang Muslim menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Kemudian,  Burhanuddin (ibid) menjelaskan bahwa Intoleransi Politik terhadap non-Muslim terus berlanjut dan efeknya mulai menular ke level sosial dalam  sudut pandang yang lebih luas.  Dijelaskannya pula bahwa,  sebelum ada Gerakan 212, tren Intoleransi Politik dan Intoleransi Religius  memang berada pada posisi sosial yang landai.

Sehubungan dengan itu, ditegaskannya pula bahwa,  bukan Gerakan  212 yang merupakan puncak dari radikalisme dan intoleransi,  tetapi Gerakan  212 yang justru membuka keran terhadap makin naik dan maraknya perilaku intoleransi di muka publik dalam negeri.

Meskipun demikian,  pada sisi lain ada hasil yang cukup memberi harapan. Survei ini memperlihatkan bahwa, dukungan pada peran dan orientasi Demokrasi mencapai 83 persen, atau naik dibanding tahun sebelumnya,  yang mencapai 76 persen. Demikian pula tingkat kepuasan atas jalannya Demokrasi yang mencapai  73 persen.

Survei inipun mengungkapkan bahwa, mayoritas responden setuju dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni sebesar 90 persen,  dan hal ini relatif sama dengan tahun  sebelumnya.

Merawat Demokrasi Kebangsaan
Untuk dapat  merawat Demokrasi Kebangsaan secara lebih tepat dan terukur,  maka diperlukan Karya Kreatif dalam Demokrasi, yang  oleh Muhadjir Darwin (2021) disebut sebagai Inovasi Kebangsaan.

Dijelaskannya bahwa,  Inovasi Kebangsaan adalah upaya kolektif untuk menemukan atau memperbaharui jati diri kebangsaan dari suatu bangsa.

Ini disebabkan karena,  realitas menyajikan kenyataan  hidup  bahwa,  kita adalah bangsa yang plural,  tetapi pada tataran mikro atau akar rumput, sentimen anti-keberagaman dibiarkan bertumbuh dan berkembang secara bebas dan leluasa.

Demikian juga, kita dikenal  luas sebagai bangsa yang ramah dan lembut, tetapi juga kita punya tradisi komunal yang keras dan kuat. Kita juga sering mengagungkan toleransi dan perdamaian, tetapi  Radikalisme dan Intoleransi beragama juga tumbuh  dengan subur di Tanah Air.

Menghadapi kenyataan kehidupan kebangsaan yang demikian,  maka diperlukan Iklim Politik dan Demokrasi yang semakin memperkokoh karakter  multikultural kita, baik pada level individual maupun dalam tataran kolektif dan komunal.

Sebagai bangsa yang besar,  maka kita juga perlu memperkokoh karakter yang  lemah lembut dengan membersihkan diri dari praktek kekerasan. Kita perkokoh pula karakter  moderat dan toleran  dalam beragama dengan menjauhkan diri dari Radikalisme dan Intoleransi dengan kekerasan berbasis agama.

Jika diamati  secara cermat, maka sebenarnya kelompok Radikalis dan Intoleran di Tanah Air ini,  jumlahnya sedikit  dan tidak seberapa.

Hasil Survey Lembaga Para Meter Politik Indonesia  sebagaimana  dinarasikan   Adi  Prayitno (2021),   Direktur Eksekutif Lembaga dimaksud  menyatakan bahwa,  jumlah mereka tidak lebih  dari 9,5 persen per Februari 2020, menjadi 10, 5 persen per Desember 2020.

Tetapi tindakan provokatif yang mereka lakukan untuk mencemari Ruang Publik dan Nuansa Demokrasi Kebangsaan semakin lama  tampak kian mengusik ketenangan publik.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan,  sebagian besar masyarakat yang moderat,  mengambil posisi sebagai silent majority cenderung mengambil posisi diam,  serta lamban  dalam mereaksi situasi yang  sedang noice dengan Ujaran Kebencian dan Hoax serta Radikalisme dan Intoleransi yang dapat bermuara kepada tindakan Terorisme.

Oleh karena itu maka,  diperlukan peranserta dari semua pihak untuk merawat Demokrasi Kebangsaan dengan membersihkan Ruang Publik dan Hatinurani Masyarakat akan adanya kontaminasi  pemikiran dan tindakan yang mengadung muatan Intoleransi dan  Radikalisme, dengan kontra-narasi melalui pendekatan Struktural dan Kultural.

Gerakan melawan Intoleransi dan Radikalisme melalui Jalur Struktural hendaknya ditempuh lewat berbagai peraturan yang disertai  dengan konsistensi penegakannya.

Oleh karena itu maka, dengan meminjam Adi Prayitno (ibid) (2021), dikatakan bahwa, kontra-narasi atas penetrasi kaum Radikalis dan Intoleran, tidak hanya diserahkan kepada Kementerian Agama, tetapi hendaknya kepada semua Instrumen Pemerintah serta semua Partai Politik sebagai pemegang otoritas infrastruktur politik kebangsaan.

Dalam pengamatan yang kasat mata, di lingkungan internal pemerintah saja, yakni, di Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN, Pemerintah ditengarai belum bisa membersihkan diri sepenuhnya dari orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok Intoleran dan Radikalis.

Dalam tataran kebijakan dan kehidupan Demokrasi, upaya kontra-radikalisme dan Intoleransi sudah dilakukan oleh Pemerintah.
Akan tetapi  persoalannya,  terletak pada implementasi yang bersifat musiman.

 Dikatakan demikian,  karena biasanya upaya Kontra-radikalisme dan Intoleransi dalam kehidupan berdemokrasi,  marak dilakukan menjelang kontestasi politik.Pada hal, moderasi agama adalah  kebutuhan  berbangsa dan bernegara  dalam jangka panjang,  dan dilakukan  secara terus menerus tanpa henti sebagai  bagian dari keseharian aktivitas kehidupan.

 Sedangkan Jalur Kultural ditempu dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait  dengan Toleransi dan Harmonisasi dalam keberagaman masyarakat yang multikultural.

Pendekatan secara kultural ini dapat diberikan kepada warga masyarakat sebagai umat beragama melalui para Tokoh Agama di Rumah Ibadah dari masing-masing agama, sehingga pada akhirnya Intoleransi dalam Demokrasi Kebangsaan dapat dikurangi secara bertahap dan perlahan,  tetapi pasti. By Goris Lewoleba

Source : https://www.kompasiana com/goris26070/5ffbac6e8ede486f250fe432/intoleransi-dalam-demokrasi-kebangsaan

INFOTANGSEL.CO.ID

https://www.infotangsel.co.id/2021/01/intoleransi-dalam-demokrasi-kebangsaan_11.html

Kamis, 09 Juli 2020

Nama Asli Rs Husada


Nama aslinya bukan Husada, tapi adalah Rumah Sakit “Jang Seng Ie”, yang merupakan satu sumbangan tak ternilai dari masyarakat kalangan Tionghoa terhadap orang-orang miskin di Jakarta. Entah kenapa, pada tahun 1965, Prof Dr Satrio sebagai Menteri Kesehatan, mengganti nama rumah sakit Jang Seng Ie menjadi R.S Husada.
Berdiri sejak tahun 1924, di bawah inisiatif dan pimpinan dari Dr Kwa Tjoan Sioe, Jang Seng Ie adalah wujud rasa kemanusiaan luar biasa dari kalangan masyarakat Tionghoa terhadap kondisi penanganan kesehatan masyarakat Betawi (Jakarta) yang amat buruk dari penjajah Belanda saat itu.
Bayangkan, puluhan ribu masyarakat dari berbagai kalangan, terutama penduduk Betawi, diobati secara cuma-cuma alias gratis di rumah sakit ini. Sulit kita bayangkan, sebagian besar dari para dokter dan perawatnya tidak mau menerima bayaran. Bahkan, mereka menanggung sendiri biaya transportasi dan keperluan lainnya.
Tak ada kata yang tepat untuk menggambarkan tindakan sosial luar biasa dari mereka itu. Kalangan dermawan dari orang Tionghoa juga menyumbangkan begitu banyak dana untuk membiayai keberlangsungan rumah sakit tersebut. Di antaranya yang dapat kita catat adalah:
1. Auw Boen Hauw 38.000 Gulden
2. Khouw Ke Hien 18.000 Gulden
3. Liem Gwan Kwie 22.000 Gulden
4. Thung Tjien Pok 10.000 Gulden
Luar biasa dan yang menariknya, saya juga menemukan keterangan dari iklan undangan pernikahan kalangan Tionghoa yang memberikan penjelasan, bahwa uang sumbangan (angpao) untuk mempelai akan disumbangkan kepada Rumah Sakit Jang Seng Ie. Luar biasa bukan?

Sang Pendiri

Dr. Kwa Tjoan Sioe (1893-1948) adalah pendiri R.S Jang Seng Ie. Dr Kwa lulusan Kedokteran dari Universiteit van Amsterdam dan Tropen Institute of Tropical Hygiene. Beliau menempuh pendidikan di Belanda dari tahun 1913 sampai 1921.
Tahun 1922, Dr Kwa sudah membuka praktek untuk menolong orang2 miskin, ibu hamil dan anak-anak. Tahun 1924, bersama tokoh-tokoh Tionghoa lainnya seperti Liem Tiang Djie, Tan Boen Sing, Injo Gan Kiong, Ang Jan Goan, Lie Him Lian, Tan Eng An dan Lie Tjwan Ing, mendirikan Jang Seng Ie.
Pada 19 Maret 1948, Dr Kwa meninggal terjatuh dalam keletihan akibat pengabdiannya yang begitu hebat kepada rakyat. Beliau meninggal dalam perjuangan untuk bangsanya, Indonesia!
Pasien biasanya bayar dokter, tapi dokter yang satu ini sebaliknya, lebih sering memberi uang kepada pasiennya yang susah. Kehebatan dan ketenaran dokter Kwa tidak hanya dikenal di Batavia, tapi juga ke daerah-daerah lainnya, seperti Serang dan Cirebon. Beliau mengobati pasien di mana pun berada, sejauh yang bisa dicapai. Tak jarang ia harus tidur dalam mobil.
Jika sebagian dokter menjauhi arena politik, tidak dengan beliau, kemampuannya menulis artikel di surat kabar dibarengi dengan keberaniannya mengecam praktek penjajahan Belanda.
Saya mendapatkan keterangan sangat berarti bagaimana orang yang sangat kaya, yaitu pemilik balsem Cap Macan, Auw Boen Hauw, harus merayu Dr Kwa Tjoan Sioe, sebagai pendiri R.S Jang Seng Ie (Husada) agar mau menerima sumbangan darinya. Dr Kwa, mulanya menolak, tapi akhirnya setuju.
Ketika Auw Boen Hauw memberikan pandangan, bahwa dengan menerima sumbangannya, maka Dr Kwa dapat membangun paviliun, agar orang kaya dapat datang dan mau berobat di rumahsakitnya. Lalu uang biaya pengobatan dari orang-orang kaya tersebut dapat dipakai untuk mengobati lebih banyak lagi orang-orang miskin. Keterangan ini merupakan informasi yang disampaikan langsung oleh Ibu Myra Sidharta, tokoh senior peneliti Peranakan Tionghoa di Indonesia. Diperkuat oleh keterangan dari buku karangan Prof Leo Suryadinata yang berjudul Prominent Indonesian Chinese.
Demikian ulasan singkat tentang sejarah RS.Husada dan pendirinya Dr. Kwa Tjoan Sioe. Tak Kenal Maka Tak Sayang!

Minggu, 05 Juli 2020

Merebut kembali Rp. 11 000 Triliun uang rakyat


Pada suatu sore di Hong Kong saya bertemu dengan banker dalam acara wine party. Yang mengundang kebetulan salah satu Law firm terkenal. “ Kamu tahu, kalau uang hasil korupsi atau kejahatan sudah masuk ke dalam system perbankan, sampai kapanpun tidak akan bisa dilacak. Walaupun sudah ada kerjasama antar negara anggota OECD dalam rangka transfaransi, namun tetap tidak mudah memaksa bank membuka kerahasiaan. Harus ada dasar hukum yang kuat untuk membukanya.” kata banker itu.
“ Mengapa ? Kata saya.

“ Pernah dengar hukum trustee regions “ kata teman yang juga lawyer financial. Saya mengerutkan kening. Berusaha menjawab tetapi tidak punya pengetahuan cukup.

“Wilayah trustee itu sebetulnya berdiri karena hukum Gereja , yang disebut Trusee Act. PBB mengakui bahwa hukum lebih tua tidak bisa dihapus oleh hukum baru kecuali dihapus oleh pemilik hukum itu sendiri. Dan hukum gereja adalah hukum tertua dari hukum modern. “

“ Mengapa hukum Trustee itu dibuat oleh Gereja? Tanya saya penasaran

“ Gini ceritanya. Sejarah wilayah trustee ini jauh lebih tua dari peradaban sekarang. Dulu waktu perang salip banyak para kesatria Eropa berperang ke Timur Tengah meninggalkan istri dan selir serta harta. Namun setelah mereka kembali dari perang, semua harta dan istrinya telah dijarah orang lain. Maklum mereka pergi berperang bukan dekat tapi jauh yang butuh tahunan berkelana. Jadi wajar setelah kembali semua yang di tinggalkan diambil orang. Mereka protes kepada Pemimpin Gereja. Karena mereka perang atas nama gereja tapi gereja tak bisa menjaga harta mereka. Karenanya dibuatlah UU trustee. Yang memungkinkan harta itu dijamin aman oleh gereja sampai 600 tahun. Dengan UU trustee itu memungkinkan harta dicatat oleh gereja dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Karena rahasia maka harta itu tidak bisa dijadikan target pajak bagi negara. Gereja juga bertindak sebagai wali amanat atas harta warisan kepada ahli waris.”

“ Menarik ceritanya. Terus ..” kata saya penasaran.

“ Dalam perkembangan berikutnya , wilayah trustee ini menjadi tempat aman bagi orang menyimpan uang. Saat sekarang negara negara yang punya wilayah trustee adalah Jersey, Delaware, Puerto Rico di Amerika, Isle of Man di UK, Swiss, Benz. Sentosa di Singapore, Labuan di Malaysia. Ada juga di wilayah British teritory seperti Bermuda, British Virgn Islands dan Cayman Island, Nassau, Panama”

“ Apakah uang ada di wilayah trustee ? Tanya saya.

“Tidak.” kata banker. “ Phisiknya ada di mana saja tapi catatan kepemilikan berdasarkan hukum trustee yang bebas pajak. Karena sifatnya rahasia , orang gunakan perusahaan yang terdaftar di wilayah trustee untuk pemindahan rekening antar pemilik uang tanpa harus bayar pajak, tanpa harus tunduk dengan aturan cross border transfer yang ditetapkan oleh BIS. Makanya skema penyimpanan harta di wilayah trustee membuat orang kaya super kaya yang malas berbagi menjadi sangat menarik. Mereka sebut wilayah trustee adalah sorga.”
[https://arikelbagusekali.blogspot.com/2020/07/merebut-kembali-rp-11-000-triliun-uang.html]

“ Tetapi, kan ada kesepakatan mengenai the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in the area of the automatic exchange of information, terbukaan rekening offshore. Apakah itu tidak cukup untuk menelusurinya ? Kata saya.


“ Mereka sudah lebih dulu mengantisipasinya. Seperti terbongkarnya kasus Panama paper. Ternyata hanya membuktikan nama orang atau lembaga yang tercatat pemilik perusahaan dan rekening offshore tapi tidak ada bukti apapun mereka sebagai pemilik dana apalagi mencantumkan nilai uang yang ada. Apanya mau dikejar ? Mau kepengadilan ? Tidak pernah pemerintah menang dalam sengketa dana offshore. apalagi soal pajak dan uang hasil korupsi.” Kata banker.


“ Tetapi banyak juga pelacakan uang haram itu berhasil dan bisa mengembalikan uang negara yang mereka larikan dan sembunyikan.  Contoh Barclays bank harus membuka data rekening  putra diktator Guinea, negara yang kaya minyak. Juga Bank di Inggris dan Hong kong membuka data rekening Putra Presiden Republik Kongo, negara Afrika yang kaya minyak. Citibank juga membuka data rekening Perwira Militer Charles Taylor di liberia yang menjarah uang hasil penebangan kayu. HSBC dan Banco Santander  berusaha keras berlindung di balik undang-undang kerahasiaan bank di Luxembourg dan Spanyol tetapi tidak berdaya ketika ada bukti penyimpana uang haram dan bukti itu disahkan oleh pengadilan. Deutsche Bank membantu mendiang presiden Niyazov dari Turkmenistan, yang menjarah miliaran dollar. Akhirnya terbongkar dan bisa dikuasai negara. Lusinan bank Inggris, Eropa dan Cina telah  membuka data rekening penguasa Sonangol yang korup. Uang itu bisa dikembalikan ke negara. “


“ Apa kuncinya sehingga bisa memaksa bank membuka kerahasiaan rekening orang yang dicurigai melarikan uang haram itu ? tanya saya.


“ Pertama, dapatkan bukti awal yang kuat. Dengan bukti itu upaya hukum bisa dilakukan. Kedua, pastikan ada kerjasama hukum seperti Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan negara yang berada di wilayah trustee. Ketiga, pastikan Perjanjian itu diratifikasi oleh Parlemen. “Kata laywer


“ Kalau tiga hal itu sudah ada, apakah dapat dipastikan uang haram itu bisa ditelusuri.  Mengingat kejahatan itu sudah berlangsung tahunan bahkan puluhan tahun. Tentu sudah terstruktur yang rumit dalam bentuk beragam asset “ Kata saya.


“ Bisa saja. Kamu kan tahu, hukum dimana saja sama. Setiap penempatan asset dalam bentuk apapun, kan ada akad, ada perjanjian. Satu terbongkar, otomatis itu akan seperti teori domino. Yang lain akan terbongkar dengan sendirinya.  Dan ingat , uang koruptor sangat mudah terlacak. Karena mereka tidak cukup smart menjaga kerahasiaan. Biasanya dan selalu berulang terjadi, yang membongkar itu bukan orang lain atau orang jauh, tetapi orang terdekat dia. Bisa teman, bisa menantu, kadang bisa juga anaknya sendiri. Karena diantara mereka pasti ada intrik merebut harta itu. Salah satu engga kebagian, ya mereka ngomong kepada aparat, bahkan ada yang bersedia kerjasama dengan aparat membogkar rekening haram itu “ kata lawyer.


Pembicaraan itu sangat menarik. Saya ingin melanjutkan pembicaraan itu. Namun sahabat saya, Esther tidak bisa terlalu lama di wine party itu. Dia agak mabuk. Sementara besok dia harus masuk kantor.

Tahun 2016 saya dapat kabar dari teman di Jakarta. " Jokowi sudah dapat data semua rekening mereka yang dicurigai terlibat dalam pencucian uang. " Katanya.
" Bagaimana bisa tahu data itu valid ?" tanya saya.
" Tax Amnesty adalah test the water untuk membuktikan data itu. Walau jumlah recovery asset yang bisa didapat hanya 600 Triliun rupiah, namun data itu terbukti benar. Tetapi jalan untuk merebut harta koruptor yang ada diluar negeri tidak mudah. Walau pemeritah sudah punya bukti awal, itu harus didukung oleh adanya kerjasama dengan negara yang dicurigai tempat pencucian uang itu. Dan adanya UU dari DPR yang memberikan hak kepada pemerintah untuk memburu harta itu." Katanya.


" Memaksa negara lain mau membantu juga tidak mudah. Maklum sebagian besar negara yang punya wilayah trustee itu juga dapat fee dari adanya uang haram itu. Namun upaya memaksa ini berhasil setelah ada kesepakatan dalam G20 tentang keharusan semua negara mau membuka data sesuai kuridor OECD. Itu tahun 2016. " Kata saya.

Walau sudah ada kesepakatan OECD, namun upaya kerjasama hukum dengan negara lain tidak otomatis bisa dilakukan. Butuh berkali kali perundingan sampai ada kesepakatan. Contoh, Perjanjian MLA dengan Swiss ditandatangani setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017. Mutual Legal Assistance Treaty antara Indonesia dan SWISS baru ditandatangani tahun 2019.


Atas dasar itu Pemerintah mengajukan RUU MLA Indonesia Swiss, agar menjadi UU. Tanggal 3 juli 2020 DPR mengesahkan RUU MLA itu dibahas pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kalau RUU itu sah menjadi UU dan masuk lembaran negara, maka Perjanjian MLA lainnya yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran), bisa punya landasan hukum kuat. Bahwa upaya pemerintah menguasai rekening atau asset yang dicuri hasil korupsi itu bukan atas nama pemerintah tetapi atas nama rakyat atau UU. Karena itu uang rakyat. Harus kembali kepada rakyat.!


Setidaknya perjuangan panjang merebut kembali uang rakyat yang dijarah dan dilarikan keluar negeri itu, sudah mendekati final. Itu sebabnya konstelasi politik memanas. Di era SBY politk adem karena memang tidak ada upaya untuk menarik dana haram pulang   kampung. Tetapi di era Jokowi, dia memilih resiko politik demi keadilan, untuk rakyat tentunya.


https://erizeli.aboutbusiness.info/2020/07/merebut-rp-11000-triliun-uang-rakyat.html?m=1

Selasa, 22 Oktober 2019

Phoa Keng Hek. Sosok Yang Terlupakan.



Pahlawan Besar Bangsa Indonesia Dari Etnis Tionghoa, Phoa Keng Hek.
Sosok Yang Terlupakan.

Nama2 besar pahlawan bangsa seperti Ki Hajar Dewantara, R.A Kartini, Rahmah El Yunusiah, Dewi Sartika, KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan dll seringkali kita mendengar nama dan kiprahya disebut. Namun,

"Adakah yang pernah mendengar nama : Phoa Keng Hek?"

Nama ini nyaris dilupakan oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh kalangan etnis Tionghoa sendiri, padahal beliau adalah perintis pendidikan modern pertama di Indonesia, yaitu sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada tahun 1901, jauh lebih awal dari sekolah Muhammadiyah, NU maupun Taman Siswa.

Sekolah THHK menyebar hampir keseluruh pelosok Indonesia, jumlahnya mencapai sekitar 130an sekolah.

Phoa Keng Hek, sangat dihormati oleh kalangan etnis Tionghoa dan etnis lainnya, termasuk oleh pihak kolonial Belanda.

Phoa termasuk orang yang berjasa besar dalam mendirikan ITB, bersama 2 tokoh lainnya dari kalangan Tionghoa yakni H.H Kan dan Nio Hoey Oen, mereka berjasa besar dalam mengumpulkan uang sebesar 500 ribu gulden, guna menyiapkan segala kebutuhan berdirinya ITB Satu hal yang tak sanggup dilakukan oleh penjajah Belanda kala itu.

Lahir di Bogor tahun 1857, beliau adalah anak dari seorang kaya bernama Phoa Tjong Tjay, yang juga pemimpin kalangan Tionghoa (Letnan) di Jatinegara, Batavia.

Kekayaannya selain digunakan untuk mengembangkan dunia pendidikan juga untuk hal sosial lainnya.


Diantara tindakannya yang sangat fenomenal adalah meminta pemerintah Belanda untuk menutup tempat perjudian/kasino, karena Phoa prihatin betapa membahayakannya tempat perjudian bagi masyarakat luas. Banyak orang miskin yang memerlukan uang, menjadikan perjudian sebagai cara cepat untuk menyelesaikan masalah, tapi hal tersebut justru semakin  menyengsarakan.

Yang tak masuk akal adalah Phoa bersedia mengganti uang ke kas pemerintah belanda akibat ditutupnya kasino tersebut. Bayangkan berapa banyak uang yang harus disetor atau dibayarkan oleh Phoa Keng Hek tersebut. Orang ini memang sosok langka, jabatan pemimpin Tionghoa (Kapiten) juga ditolaknya. Padahal jabatan itu diperebutkan bahkan diimpikan oleh orang2 lainnya. Salut!

Pengorbanan tersebut adalah catatan sejarah yang harus ditulis dengan tinta emas dalam sejarah bangsa Indonesia, tidak mudah menemukan orang kaya dengan perilaku seperti itu.

Beliau adalah satu tokoh pemimpin besar bangsa Indonesia, seorang yang sanggup memimpin bukan karena jabatan dan kursinya, tapi karena tindakan dan budi pekertinya.

Mari kita kabarkan!
Kita Sebangsa, Setanah Air dan Setara
Merdeka!
#azmiabubakar
#museumpustakaperanakantionghoa
Sumber:
1. Riwajat 40 Taon THHK Batavia
2. Memoar Ang Yan Goan

Koleksi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa.               https://id.m.wikipedia.org/wiki/Phoa_Keng_Hek

Senin, 12 Agustus 2019

Air pare yang panas dapat Membunuh Sel Kangker

Pare berwajah "KANKER"
Tolong sebar luaskan.
 RS pusat angkatan darat (RSPAD Gatot Soebroto )Jakarta.
 menegaskan bila setiap orang yg mendapatkan info ini  kemudian membagikan ke 10 orang lainnya,di pastikan sedikitnya ada satu nyawa yg akan terselamatkan..saya sudah melakukan , Mohon anda juga membantu melakukan bagian anda.Tks!

Air pare yang panas dapat Membunuh Sel Kangker

Pare dapat membunuh sel kanker!
Potong 2-3 irisan tipis pare taruh dalam gelas,tuang air panas, air akan menjadi alkalin(basa),minum setiap hari,terhadap siapapun akan bermanfaat.

Air panas pare tsb akan mengeluarkan suatu zat anti kanker, ini adalah sebuah perkembangan baru didalam dunia kedokteran yg bermanfaat dalam mengobati kanker.

Air panas ekstrak pare akan berpengaruh terhadap kista dan tumor.sudah di buktikan dapat menolong pelbagai macam kanker.

Menggunakan pare dalam mengobati kanker,hanya akan mematikan sel sel jahat tumor,dia tidak akan mempengaruhi sel sel yg sehat.

Selain itu asam amino dan polyphenol oxidase drpd pare,dapat menyeimbangkan tekanan darah tinggi,melancarkan peredaran darah,mengurangi penggumpalan darah dan dapat mencegah terjadinya penggumpalan vena dalam(deep vein thrombosis).

Setelah selesai membaca ini,sebar luaskan! Harus jaga dgn baik kesehatan masing masing.mensana in coporesano...🤲
Videos

Follow Us